Menhan: Badan Nasional Penanganan Perbatasan Akan Segera Dibentuk

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan saat ini tengah menggodok Badan Nasional Penanganan Perbatasan. Sebuah badan kordinasi yang akan mewadahi pengamanan di berbagai perbatasan negeri.

"Badan ini akan mewadahi berbagai keamanan di perbatasan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam acara buka puasa bersama berbagai pimpinan media di kantornya (31/8). "Rencananya badan ini diketuai Menteri Dalam Negeri," katanya.

Badan ini nanti akan merangkul berbagai patroli yang selama ini beredar di perbatasan. Yaitu Polisi Air, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPPL, dan Bakorstanal. "Selama ini kan lebih banyak berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Badan ini juga rencananya akan menggandeng para gubernur di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain seperti Kalimantan Barat dan Timur. Badan ini akan melibatkan warga. Selain itu badan ini akan terdiri dari tim ekonomi, untuk pembangunan infrastruktur.

Karena itu, kata Purnomo, pendanaan badan ini akan berasal dari berbagai badan gabungan pula. Untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, akan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Purnomo tak menampik pembentukan badan ini karena adanya kasus penangkapan petugas KKP di Tanjung Berakit, dan penahanan nelayan Malaysia awal bulan lalu. Dalam kasus ini, pemerintah mengaku kesulitan untuk memastikan lokasi penangkapan itu. "Di sana jarak antara Indonesia dan Malaysia sangat dekat, hanya 28 mil," katanya.

Dengan adanya badan baru ini, kata dia, nanti selain ada penggabungan kekuatan, juga ada penambahan personel di berbagai titik perbatasan seperti Selat Malaka, Pulau Sekatung, dan Natuna Besar. "Khususnya di titik yang banyak terjadi provokasi," katanya.

sumber: http://tempointeraktif.com/hg/politi...275414,id.html